Haji 2026: Antara Kabar Gembira Efisiensi dan "Bom Waktu" Sistem Digital
Yogyakarta – Menjadi pelayan bagi Dhuyufurrahman (tamu-tamu Allah) adalah kemuliaan tertinggi, namun juga amanah yang teramat berat. Di awal tahun 2026 ini, penyelenggaraan haji kita sedang berada di dua kutub yang kontras: di satu sisi ada prestasi efisiensi yang patut disyukuri, namun di sisi lain, ada ancaman administratif yang membuat ribuan calon jemaah haji khusus menahan napas.
Sebagai pengamat yang telah lama meliput dinamika Tanah Suci, saya melihat Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tahun ini membawa angin segar sekaligus "pekerjaan rumah" yang jika tidak diselesaikan dalam hitungan hari, bisa berakibat fatal.
Efisiensi yang Memanusiakan
Mari kita mulai dari kabar baik yang patut kita apresiasi. Kemenhaj di bawah kepemimpinan Gus Irfan berhasil melakukan diplomasi "harga bersih" yang cerdas dengan pihak Masyair di Arab Saudi. Penurunan biaya layanan Armuzna (Arafah, Mina, Muzdalifah) sebesar 200 Riyal per jemaah adalah angka yang signifikan.
Jika dikalikan dengan total kuota jemaah, penghematan mencapai Rp180 miliar. Ini bukan angka kecil dalam tata kelola dana umat. Lebih melegakan lagi, efisiensi ini diklaim tidak memangkas kualitas. Justru, ruang hidup (living space) jemaah di tenda Mina diperluas dari 0,8 meter persegi menjadi 1 meter persegi.
Bagi siapa pun yang pernah merasakan sesaknya tenda Mina, tambahan 0,2 meter adalah kemewahan yang sangat berarti bagi kekhusyukan ibadah. Ini adalah langkah maju yang menunjukkan bahwa negara hadir memuliakan jemaah.
Ironi Angka: "Diproses" vs "Cair"
Namun, kegembiraan di atas kertas itu seolah terhenti ketika kita menengok nasib saudara-saudara kita di jalur Haji Khusus. Ada jurang data yang menganga antara klaim pemerintah dengan realitas yang dihadapi Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah.
Pemerintah, melalui Wamenhaj Dahnil Anzar, dengan percaya diri menyatakan telah memproses Pengembalian Keuangan (PK) untuk 2.008 jemaah dengan nilai fantastis USD 16 juta per 7 Januari 2026. Narasi ini memberikan kesan bahwa "semua terkendali".
Namun, fakta lapangan berbicara lain. Muhammad Firman Taufik dari pihak asosiasi menjeritkan data riil: baru 770 jemaah yang dananya benar-benar cair dan masuk ke rekening Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Sisanya? Masih tersangkut di birokrasi antara Kemenhaj dan BPKH.
Mengapa ini krusial? Karena dana PK ini bukan "uang saku", melainkan "darah" bagi penyelenggara travel untuk membayar akomodasi dan layanan di Arab Saudi. Tanpa dana ini, kontrak layanan di Tanah Suci tidak bisa dibayar.
Tembok Besar Bernama "Siskopatuh"
Di era digitalisasi haji yang digadang-gadang Saudi melalui Nusuk, sangat ironis jika jemaah kita justru terganjal oleh sistem buatan negeri sendiri. Masalahnya terdengar sepele namun mematikan: ketidaksinkronan data.
Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) gagal membaca data paspor jemaah secara akurat. Ketika sistem membaca Nomor Paspor namun membandingkannya dengan basis data NIK, terjadilah mismatch. Akibatnya, ribuan jemaah yang secara fisik siap, sehat (istithaah), paspor di tangan, dan lunas BPJS, tetap tertolak oleh mesin.
Ini adalah bentuk "kezaliman digital". Syarat BPJS dan integrasi Siskohatkes yang seharusnya memudahkan, justru menjadi tembok penghalang karena infrastruktur IT kementerian yang belum agile. Jemaah tidak boleh menjadi korban dari sistem yang gagap.
Mengejar Detik-Detik Terakhir
Kita sedang berpacu dengan waktu. Tanggal 20 Januari 2026 adalah garis finis yang mematikan. Itu adalah batas akhir transfer dana ke sistem Masar Nukus Arab Saudi. Jika dana tidak masuk, sistem Saudi akan menutup pintu, dan ribuan jemaah terancam gagal berangkat.
Hanya tersisa waktu kurang dari dua pekan. Ini bukan saatnya pemerintah dan asosiasi saling berbalas pantun di media mengenai siapa yang salah. Pemerintah tidak cukup hanya meminta PIHK kooperatif, tetapi juga harus melakukan intervensi darurat (diskresi teknis) untuk mengatasi kemacetan sistem Siskopatuh.
Sebagai sesama muslim, kita mengingatkan para pemangku kebijakan: Di balik angka-angka statistik itu, ada air mata kerinduan hamba Allah yang ingin bersujud di depan Ka'bah. Jangan sampai niat suci itu kandas hanya karena kita gagal mengurus kabel data dan administrasi.
Efisiensi Rp180 miliar itu akan kehilangan maknanya jika ada satu saja jemaah yang gagal berangkat akibat kelalaian sistem kita sendiri.
