Kementerian Haji dan Umrah Resmi Dibentuk — Penjelasan untuk Travel & Jamaah

Pada 26 Agustus 2025, DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang yang membuka jalan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Keputusan ini dipuji asosiasi pelaku usaha (seperti AMPHURI) sebagai “tonggak sejarah baru”. Berikut penjelasan mudah dipahami tentang apa artinya bagi biro travel dan jamaah — serta langkah praktis yang bisa dilakukan sekarang.

Apa yang berubah setelah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah?

• Pembentukan kementerian baru berarti urusan haji dan umrah yang selama ini dikelola di Kementerian Agama dan/atau BP Haji akan dipusatkan pada satu kementerian tersendiri.

• Pembentukan ini adalah perubahan kelembagaan besar — bukan perubahan langsung pada tata cara pendaftaran jamaah yang sedang berlangsung. Aturan teknis (peraturan pelaksana) masih akan disusun setelah kebijakan ini ditetapkan.

Langkah pemerintah yang perlu dicermati

Setelah pengesahan undang-undang ada beberapa langkah administratif yang hampir selalu muncul:

1. Peraturan Presiden (Perpres) yang menjelaskan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian baru.
2. Keputusan Presiden (Keppres) yang menunjuk menteri dan pejabat terkait.
3. Peraturan teknis (Permen atau Peraturan Pelaksana) yang merinci prosedur pendaftaran, alih aset/data, dan ketentuan bagi penyelenggara perjalanan (PPIU/PIHK).
   Selama aturan-aturan ini disusun, mekanisme operasional yang ada cenderung tetap berjalan seperti semula sampai ada pengumuman resmi.

Implikasi praktis bagi travel (PPIU/PIHK)

Peluang

• Posisi kelembagaan setara kementerian dipandang dapat memperkuat perundingan bilateral (mis. dengan Saudi) dan memperjelas mekanisme perlindungan jamaah.
• Kemungkinan aturan baru yang lebih jelas tentang perizinan dan standar layanan.

Risiko / tantangan

• Masa transisi: alih tugas pegawai, aset, dan data bisa menimbulkan kebingungan administratif jika tidak dikelola rapi.
• Kriteria perizinan atau standar layanan baru bisa memerlukan penyesuaian operasional atau tambahan dokumen.

Tindakan nyata yang disarankan sekarang

1. Backup data dan arsip: pastikan semua data jamaah, kontrak, bukti pembayaran, dan dokumen penting tersimpan rapi (digital + fisik).
2. Perbarui SOP internal: susun skenario transisi — siapa kontak internal, bagaimana menangani komplain saat ada perubahan kebijakan, dsb.
3. Pantau pengumuman resmi: tetapkan satu orang/team untuk mengikuti pengumuman pemerintah dan asosiasi (AMPHURI, Kemenag, Setneg).
4. Sosialisasi ke Jamaah: beri tahu jamaah bahwa pembentukan kementerian tidak otomatis mengubah jadwal keberangkatan; pantau terus perkembangan.
5. Ikut forum/rapat asosiasi: asosiasi sering mendapat informasi awal dan menjadi perantara dialog dengan pemerintah.

Saran untuk jamaah selama masa transisi

Yang perlu diketahui

• Untuk jamaah yang sudah mendaftar: proses pendaftaran dan keberangkatan tidak langsung berubah sampai ada aturan baru; tetap ikuti petunjuk travel Anda.
• Untuk calon pendaftar: jangan panik; perhatikan informasi resmi dari biro travel dan pemerintah.

Saran untuk jamaah

1. Simpan dokumen penting (paspor, bukti pendaftaran, kuitansi pembayaran) dalam bentuk digital dan cetak.
2. Komunikasi aktif dengan biro travel: minta konfirmasi tertulis tentang status pendaftaran dan prosedur penggantian jika diperlukan.
3. Waspadai informasi tidak resmi: cari klarifikasi dari travel Anda atau laman resmi pemerintah sebelum bertindak.
4. Tanyakan garansi & proteksi: tanya bagaimana travel menangani pembatalan/delay dan dimana dana jamaah disimpan/diatur.

Fokus pada kesiapan dan transparansi

Pembentukan kementerian baru dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola haji dan umrah. Namun manfaat nyata akan bergantung pada kualitas aturan pelaksana dan proses transisi. Untuk itu, kesiapan administrasi, komunikasi yang jelas, dan pemantauan pengumuman resmi adalah kunci agar travel dan jamaah dapat menghadapi masa transisi tanpa gangguan pelayanan. informasi lebih lanjut https://laraiba.co.id